Apa definisi kebijakan publik menurut berbagai pakar?

Pengertian kebijakan publik

Istilah kebijakan publik (public policy) berasal dari kata kebijakan dan publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Biasanya kebijakan berkaitan dengan pemerintahan, organisasi, atau lembaga. Contoh kebijakan publik: program kerja organisasi, peraturan-peraturan baik undang-undang atau perda, dan sebagainya. Publik artinya orang

banyak atau masyarakat umum dari berbagai kalangan yang tidak dibatasai oleh profesi dan status sosial ekonomi. Apabila disingkat kebijakan publik diartikan sebagai konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik yang digunakan untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak.

Untuk memahami arti kebijakan publik dapat kita simak pendapat-pendapat para pakar yaitu:

a. Dey

Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan.

b. Edwar III

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.

c. Kartasasmita

Kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah (2) apa yang menyebabkannya (3) apa pengaruhnya.

d. Anderson

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan dan pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, birokrasi pemerintah, aparat penegak hukum, dan badan-badan pembuat keputusan publik lain. Jadi kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Pelaksanaan kebijakan publik di masyarakat melibatkan berbagai indikator seperti manusia, dana, dan sarana serta prasarana. Untuk itu kebijakan agar berhasil secara efisien dan efektif sebelum proses perumusan dan pengesahannya disosialisasikan lebih dahulu kepada masyarakat.

Sosialisasi kebijakan publik tersebut dapat dilakukan ndengan menggunakan media masa baik elektronik seperti internet, TV, email dan radio, maupun cetak seperti koran, majalah, sepanduk, dan selebaran.